Ketika Sinergi Pemerintah Daerah dan Kampus Diuji

BUKITTINGGI.TOP – Menyikapi pernyataan Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias saat memperingati Hari Jadi Kota Bukittinggi ke 241, dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan Selamat Kepada Walikota Bukittinggi, Bapak H.M Ramlan Nurmatias, Semoga Bapak Sehat selalu dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Bukittinggi.

Ketika tulisan ini dibuat saya masih berada di Australia, namun melalui media online hubungan dengan ranah tidak terputus. Sambutan Walikota Bukittinggi dalam acara Hari Jadi Kota ke 241 kemaren juga sudah saya baca, di mana beliau menyoroti sejumlah pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan beberapa diantaranya kasus Pasar Banto Trade Centre (BTC), Kawasan Kuliner, Stasiun Lambung, Kasus Tanah Fort de Kock (UFDK) yang belum ada penyelesaian dan juga termasuk Penataan PKL.

Saya tentu dapat memahami begitu rumitnya persoalan yang ada, namun disinilah sesungguhnya Peran dan Tugas Kepala Daerah. Tugas Kepala Daerah itu dapat menyelesaikan dan mengurai setiap persoalan serta mencarikan solusinya dan itu menjadi tanggung jawab Kepala Daerah. Tidak hanya itu, Kepala Daerah harus dapat mencari berbagai inovasi kedepan dan itu juga menjadi bahagian dari tugas Kepala Daerah.

Sebagai penghubung Pemerintah Australia di Sumatera Barat, saya bersyukur Walikota Bukittinggi sudah bertemu dengan Bapak Duta Besar Australia belum lama ini. Saya juga bersyukur Pemerintah Australia mendukung gagasan Walikota dalam membangun Kota Kembar (Sister City) antara Bukittinggi dengan salah satu Kota di Australia. Sebenarnya gagasan ini sudah ada, tinggal melanjutkan saja lagi. Saya tahu karena saya ikut mendampingi Bapak Walikota Ismet Amzis di Australia tahun 2010 lalu.

Sebagai putra daerah saya siap untuk membantu dan mendukung inovasi Kepala Daerah kedepan. Tentu saja, saya akan mendukung kebijakan Kepala Daerah yang pro pendidikan. Dunia pendidikan adalah dunia saya. Saya ikut membantu beberapa universitas di Sumatera Barat mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri dalam berbagai seminar international sebut saja kegiatan di UMSB, UIN Bukittinggi (d/h. STAIN), UFDK, Ahli Sunnah. Bahkan saya ikut terlibat menggagas lahirnya Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) di SUMBAR. Itu semua saya lakukan sebagai kecintaan saya terhadap dunia pendidikan di SUMBAR.

Saya mengikuti perkembangan Universitas Fort De Kock. Sebagai putra daerah saya ikut bangga, Universitas ini lahir di Kota Bukittinggi. Sekarang universitas ini sudah tumbuh besar dan menjadi kebanggaan. Walikota dalam sambutannya kemaren masih menyinggung tentang Kasus Tanah Fort de Kock yang belum ada penyelesaiannya, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Kepala Daerah yang baru harus menyelesaikan persoalan ini dan duduk bersama kedua belah pihak mencarikan solusi terbaik. Yakinlah, tidak ada persoalan yang tidak selesai.

Pendidikan ini penting karena menjadi salah satu potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi. Kepala Daerah memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kepala daerah harus dapat berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan penggerak dalam meningkatkan kualitas dan keberlangsungan PTS dan PTS yang ada di wilayah kerjanya. Maju dan berkembangnya PTN/PTS di daerah, tentu saja akan memberikan multiplier effect kepada ekonomi masyarakat yang menyebabkan perubahan total yang lebih besar dalam pendapatan daerah.

Dari berita yang saya kutip, keuntungan lain bagi daerah, saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk mengoptimalkan kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dana matching fund lewat platform kedaireka. Kedaireka merupakan sarana yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjembatani pengembangan ilmu dan teknologi atau rekacipta yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan teknologi dan pengembangan di industri.

Persoalan publik seperti stunting, kemiskinan, dan rendahnya produktivitas ekonomi daerah bukan sekadar masalah teknis. Ia mencerminkan kualitas tata kelola kebijakan dan keberanian pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk pengetahuan dan riset dari perguruan tinggi.

Selama ini, pemerintah daerah kerap diposisikan sebagai satu-satunya aktor pembangunan. Padahal, pendekatan semacam itu semakin tidak relevan di tengah kompleksitas persoalan sosial. Kebijakan publik yang efektif justru lahir dari kolaborasi, bukan dari kerja sektoral yang tertutup.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka ruang kolaborasi tersebut melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kedaireka. Skema matching fund yang ditawarkan bukan sekadar bantuan anggaran, melainkan instrumen kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah keluar dari zona nyaman birokrasi. Dengan dukungan pendanaan hingga 56 persen dari pemerintah pusat, peluang sinergi ini seharusnya sulit diabaikan.

Namun, tantangannya bukan pada ketersediaan program, melainkan pada kemauan politik di tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah daerah yang masih memandang perguruan tinggi sebatas pelaksana kegiatan seremonial, bukan mitra strategis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Akibatnya, kerja sama yang terbangun sering bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pengalaman di Kota Bukittinggi menunjukkan dua wajah dari dinamika tersebut. Di satu sisi, kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Universitas Fort de Kock dalam pencegahan stunting membuktikan bahwa kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan mampu menjangkau akar persoalan. Dengan 136 Posyandu dan sekitar 680 kader, Bukittinggi memiliki infrastruktur sosial yang kuat untuk intervensi kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, keberlanjutan kolaborasi semacam ini masih sangat bergantung pada sensitivitas kebijakan dan konsistensi kepemimpinan daerah. Tanpa keberpihakan yang jelas, kemitraan strategis mudah tergerus oleh kepentingan jangka pendek dan dinamika non-substantif.

Padahal, perguruan tinggi bukan hanya pusat pengajaran, tetapi produsen pengetahuan dan rekomendasi kebijakan. Mengabaikan peran ini sama artinya dengan menyia-nyiakan modal intelektual daerah. Penghargaan ABP PTSI Award 2025 yang diterima Universitas Fort de Kock dan Universitas Bung Hatta semestinya dipahami sebagai pengakuan atas kapasitas tersebut, bukan sekadar prestasi institusional.

Kritik ini penting disampaikan agar kebijakan publik tidak berhenti pada retorika kolaborasi. Pemerintah daerah perlu menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada fase implementasi. Tanpa itu, program pembangunan berisiko kehilangan basis ilmiah dan evaluatifnya.

Pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan kewenangan. Ia memerlukan keberanian untuk membuka ruang dialog, berbagi peran, dan mengakui bahwa solusi terbaik sering kali lahir dari kerja bersama. Ketika sinergi diuji, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra kelembagaan, melainkan masa depan kebijakan publik itu sendiri. (**)

Penulis:
Dr. Gusrizal Dt. Salubuak Basa
Pemerhati Pendidikan, Pengajar Bahasa Indonesia,
Penghubung Pemerintah Australia di Sumatera Barat.