SUMATERA BARAT, BUKITTINGGI.TOP — Proyek perbaikan ruas Jalan Matur–Palembayan senilai sekitar Rp4,7 miliar yang dikerjakan PT Melayu Riau dengan konsultan PT Indo Desain, di bawah koordinasi Bidang Bina Marga Wilayah III Sumatera Barat, menjadi sorotan awak media.
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kedalaman bore pile, pembayaran upah pekerja borongan, hingga dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk operasional alat berat.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah kedalaman pengeboran fondasi (bore pile) yang menurut informasi awak media diduga hanya sekitar 2,5–3 meter, sementara gambar teknis disebut mencantumkan kedalaman hingga 6 meter. Informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana dan dokumen kontrak.
Selain itu, muncul dugaan belum tuntasnya pembayaran kepada pihak pemborong atau subkontraktor, meskipun pekerjaan disebut telah selesai. Dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk operasional excavator juga menjadi perhatian dan perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Awak media menyebut persoalan tersebut telah dikomunikasikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat serta dilaporkan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Namun, menurut keterangan awak media, penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan tersebut belum diperoleh secara memadai.
Atas kondisi itu, awak media meminta Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, mendorong pemeriksaan langsung ke lapangan. Polda Sumatera Barat, khususnya Ditreskrimsus, juga diminta menelaah persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangannya.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas konstruksi, administrasi pembayaran, serta dugaan penggunaan BBM bersubsidi. Jika ditemukan penyimpangan, penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi Bukittinggi.top membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Melayu Riau, PT Indo Desain, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, serta pihak terkait lainnya.
Catatan: Seluruh persoalan yang diungkapkan dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan berdasarkan informasi awak media dan memerlukan verifikasi dokumen serta pemeriksaan oleh pihak berwenang. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. (**)
