PASAMAN BARAT, BUKITTINGGI.TOP – Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), Syafri Yunaldi, S.H., mengingatkan seluruh Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat agar tidak melakukan pergantian maupun pemberhentian perangkat nagari secara sewenang-wenang setelah terjadinya pergantian kepemimpinan.
Syafri yang juga menjabat Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto) menegaskan, jabatan Wali Nagari bukanlah kekuasaan mutlak untuk mengganti perangkat pemerintahan berdasarkan kepentingan pribadi, kedekatan, maupun perbedaan pilihan politik saat pemilihan Wali Nagari.
Menurutnya, perangkat nagari merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan milik pribadi seorang Wali Nagari. Karena itu, setiap keputusan pengangkatan maupun pemberhentian harus memiliki dasar hukum, alasan objektif, serta mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
“Jangan jadikan kantor Wali Nagari sebagai tempat membalas jasa politik atau membalas perbedaan pilihan. Jika ingin melakukan pembenahan, lakukan berdasarkan aturan, bukan suka atau tidak suka,” tegas Syafri.
Ia menjelaskan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat pemerintahan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, serta regulasi daerah yang berlaku di Pasaman Barat.
Selain itu, setiap kebijakan Wali Nagari harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Syafri juga menyoroti kemungkinan adanya pemberhentian perangkat nagari hanya karena tidak mendukung Wali Nagari terpilih atau dianggap bukan bagian dari kelompok pendukung politiknya.
“Perbedaan pilihan politik bukan dengan sendirinya menjadi alasan hukum untuk memberhentikan perangkat nagari. Pemerintahan nagari bukan organisasi pemenangan politik. Jangan korbankan profesionalitas dan pelayanan masyarakat demi kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ia meminta Bupati Pasaman Barat melalui perangkat daerah terkait serta seluruh Camat untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Setiap usulan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat harus diperiksa secara objektif, termasuk kewenangan, alasan, prosedur, serta persyaratan administratif yang berlaku.
Lebih lanjut, Syafri menyatakan Law Firm Dewa Keadilan Indonesia siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada perangkat nagari yang merasa dirugikan akibat keputusan pemberhentian yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Ia menyarankan pihak yang merasa dirugikan untuk meminta salinan keputusan pemberhentian, memperoleh penjelasan tertulis, mengumpulkan dokumen pendukung, serta menempuh upaya administratif maupun jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Menutup keterangannya, Syafri kembali mengingatkan bahwa jabatan Wali Nagari merupakan amanah, sementara kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.
“Kalau ada perangkat yang tidak bekerja, evaluasi berdasarkan kinerja. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Tetapi jangan memberhentikan seseorang hanya karena berbeda pilihan politik atau tidak masuk dalam lingkaran pendukung,” tutupnya.
Ia berharap seluruh Wali Nagari di Pasaman Barat mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum, dan pelayanan publik agar pergantian kepemimpinan tidak menimbulkan konflik maupun ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
(Fendy Jambak)
