Skip to content
Breaking News

Rampas 08 Peringatkan: Jangan Jadikan Revitalisasi Sekolah sebagai Ladang Korupsi!Rumah Juang Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Kawal Program Pendidikan agar Tepat Sasaran, Transparan, dan Berkualitas

Berita Terkini Headline News 4 minutes read 315 views

JAKARTA, BUKITTINGGI.TOP – Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto).

Melalui Divisi Hukum, Rampas 08 mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Organisasi yang membawa semangat Rumah Juang Prabowo Subianto ini menegaskan, program revitalisasi sekolah merupakan bagian penting dari investasi negara dalam membangun masa depan generasi bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin program Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai Rampas 08 atau Rumah Juang Prabowo Subianto, kami tidak mau program Bapak Presiden Prabowo Subianto disalahgunakan. Program revitalisasi sekolah merupakan program untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak bangsa. Jangan sampai niat baik Presiden untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan anggaran,” tegas Syafri.

Menurutnya, revitalisasi sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Syafri juga mengingatkan sejumlah potensi penyimpangan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya dugaan penggelembungan harga atau mark-up anggaran, pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan, hingga laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Selain itu, potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek juga harus diantisipasi melalui pengawasan yang ketat.

“Jangan sampai bangunan sekolah terlihat selesai secara administratif, tetapi kualitasnya buruk. Keselamatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas. Uang negara harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, bukan sekadar laporan pekerjaan,” ujarnya.

Dukung Pemerintah, tetapi Jangan Tutup Mata terhadap Penyimpangan

DPP Rampas 08 menilai keberhasilan program revitalisasi sekolah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bangunan yang diperbaiki atau besarnya anggaran yang terserap.

Indikator keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari kualitas hasil pembangunan, transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat pendidikan.

Sebagai organisasi yang mengusung semangat Rumah Juang Prabowo Subianto, Rampas 08 menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan. Namun, dukungan tersebut juga harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan apabila ada penyimpangan. Justru kami ingin memastikan program Presiden berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dicederai oleh kepentingan oknum yang ingin mengambil keuntungan dari anggaran negara,” tegas Syafri.

Dalam aspek hukum, Divisi Hukum DPP Rampas 08 mengingatkan bahwa penggunaan keuangan negara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan standar teknis bangunan gedung.

Sejalan dengan itu, Rampas 08 mendorong kementerian dan instansi terkait, pemerintah daerah, inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti permulaan, pihak terkait diharapkan segera menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Ajak Masyarakat Ikut Awasi Revitalisasi Sekolah

Tidak hanya mengandalkan pengawasan pemerintah, DPP Rampas 08 juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Komite sekolah, tenaga pendidik, masyarakat, insan pers, LSM/ormas, serta seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan turut menjalankan peran pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Rampas 08 menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal program pembangunan nasional, terutama sektor pendidikan, agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami ingin program revitalisasi sekolah berhasil, bangunannya berkualitas, anggarannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan. Jangan biarkan program baik Presiden menjadi persoalan hukum akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Syafri Yunaldi.

Dengan demikian, pengawasan terhadap revitalisasi sekolah bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pembangunan pendidikan berjalan sesuai aturan, menghasilkan fasilitas yang berkualitas, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.
(Fendy Jambak)

Share
Avatar of Efendi
Written by