Kejurprov IODI Sumbar Tuai Polemik, Pengawasan KONI dan Dispora Dipertanyakan: Dana Pokir Dinilai Tak Sejalan dengan Pembinaan Putra Daerah

BUKITTINGGI.TOP -Pelaksanaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Olahraga DanceSport Indonesia (IODI) Sumatera Barat kini menjadi sorotan tajam publik. Setelah muncul keluhan peserta terkait dugaan dominasi atlet Kota Padang yang memperkuat sejumlah daerah lain, perhatian kini mengarah kepada lemahnya fungsi pengawasan dari KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ironisnya, kegiatan yang disebut mendapat dukungan anggaran pokok pikiran (pokir) itu justru dinilai jauh dari semangat pemerataan pembinaan atlet daerah. Sejumlah peserta mempertanyakan bagaimana sebuah Kejurprov yang seharusnya menjadi wadah pencarian dan pengembangan atlet putra daerah malah didominasi atlet dari satu kota yang tersebar memakai nama berbagai daerah.

“Kalau atletnya mayoritas dari Padang tapi memakai nama daerah lain, lalu di mana letak pembinaan daerahnya? Ini bukan lagi soal lomba, tapi soal keadilan pembinaan,” ujar salah seorang peserta dengan nada kecewa.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat terkait sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pihak terkait terhadap sistem pelaksanaan Kejurprov. Publik menilai, ketika kegiatan menggunakan dana pokir yang bersumber dari uang negara, maka pengawasan terhadap substansi kegiatan seharusnya dilakukan secara ketat dan transparan.

Sejumlah peserta bahkan menilai Kejurprov kali ini terkesan hanya mengejar kemeriahan acara dan prestasi instan, sementara semangat membangun atlet lokal dari masing-masing kabupaten dan kota justru terpinggirkan.

Sorotan semakin tajam setelah mayoritas posisi juara disebut diraih oleh atlet-atlet yang tersebar memperkuat berbagai daerah tersebut. Hal ini memicu dugaan adanya ketimpangan kompetisi yang sejak awal dinilai tidak seimbang.

Publik kini mulai mempertanyakan:

Apakah verifikasi asal atlet benar-benar dilakukan?

Apakah KONI dan Dispora mengetahui adanya atlet yang memperkuat banyak daerah berbeda?

Mengapa pembinaan putra daerah seolah kalah oleh kepentingan mengejar medali?

Apakah penggunaan dana pokir sudah tepat sasaran terhadap tujuan pembinaan olahraga daerah?

Pengamat olahraga daerah menilai, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka Kejurprov hanya akan menjadi ajang formalitas kompetisi tanpa memberikan dampak nyata terhadap regenerasi atlet daerah.

“Daerah yang serius membina atlet lokal bisa kalah hanya karena daerah lain memakai atlet jadi dari luar. Ini bisa mematikan semangat pembinaan di daerah,” ungkap salah seorang pemerhati olahraga.

Tak sedikit pula yang menilai lemahnya pengawasan dapat mencoreng tujuan awal penyelenggaraan Kejurprov sebagai sarana pemerataan prestasi olahraga di Sumatera Barat. Bahkan muncul dorongan agar KONI dan Dispora segera turun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi atlet, mekanisme pengawasan, hingga penggunaan anggaran kegiatan.

Masyarakat dan peserta kini menunggu langkah tegas dari pihak terkait agar Kejurprov tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadi wadah lahirnya atlet-atlet asli putra daerah yang dibina secara sehat, adil, dan transparan.(**)