Skip to content
Breaking News

DPP RAMPAS 08 SOROT PELEBARAN JALAN POLOGAN 6: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN, KESELAMATAN MASYARAKAT HARGA MATI!

Berita Terkini Headline News 4 minutes read 413 views

PASAMAN BARAT, BUKITTINGGI.TOP – Proyek pelebaran jalan di kawasan Polongan 6, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto).

DPP Rampas 08 mengingatkan pemerintah dan pihak pelaksana proyek agar tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Jangan sampai proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur justru menghadirkan ancaman bagi pengguna jalan dan warga di sekitar lokasi pekerjaan.

Sorotan tersebut muncul menyusul pekerjaan pelebaran jalan yang melibatkan pengerukan dan pemotongan dinding tebing. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama menyangkut stabilitas lereng, potensi longsoran, jatuhan material tanah dan batu, hingga pengamanan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

Ketua Umum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat, T. Helmi, menegaskan pihaknya mendukung pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar keselamatan dan ketentuan teknis.

“Kami mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Namun, jangan sampai semangat membangun justru mengabaikan keselamatan masyarakat. Jangan tunggu ada korban jiwa baru dilakukan evaluasi dan tindakan,” tegas T. Helmi.

Menurutnya, kawasan Polongan Enam merupakan jalur yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus direncanakan secara matang, diawasi secara serius, serta dilengkapi sistem pengamanan yang memadai.

Ia meminta pemerintah, pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan instansi teknis terkait memastikan tidak ada titik pekerjaan yang dibiarkan berisiko bagi pengguna jalan.

“Jalan tersebut digunakan masyarakat setiap hari. Ada pengendara sepeda motor, mobil, kendaraan angkutan, bahkan masyarakat yang melintas untuk bekerja dan membawa keluarga. Keselamatan mereka tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil,” tambahnya.

Syafri Yunaldi: Ada Sejumlah Aspek Teknis yang Harus Dievaluasi

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, menegaskan bahwa pekerjaan pelebaran jalan di Polongan 6 harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis, administrasi, keselamatan kerja, lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu mendapatkan penjelasan dan evaluasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab.

Pertama, apakah pekerjaan pemotongan dan pengerukan tebing telah didasarkan pada perencanaan teknis yang memperhitungkan stabilitas lereng serta potensi terjadinya longsor.

Kedua, apakah rambu-rambu peringatan, pembatas area berbahaya, sistem pengaturan lalu lintas, dan petugas pengamanan telah disiapkan secara memadai selama pekerjaan berlangsung.

Ketiga, bagaimana prosedur penanganan dan pembuangan material hasil galian berupa tanah dan batu. Material tersebut harus dikelola secara benar dan tidak boleh dibuang sembarangan, terutama apabila berpotensi menyebabkan pendangkalan sungai, penyumbatan aliran air, kerusakan lingkungan, maupun membahayakan masyarakat.

Keempat, apakah seluruh pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik untuk melindungi pekerja maupun pengguna jalan.

“Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat justru menciptakan risiko baru. Kami ingin mengetahui apakah seluruh tahapan pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, metode kerja, SOP keselamatan, dan ketentuan lingkungan hidup,” ujar Syafri Yunaldi.

Ia menegaskan, perhatian dan kritik yang disampaikan DPP Rampas 08 bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar setiap proyek pemerintah terlaksana secara benar, transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Minta Pemerintah Turun Langsung, Jangan Tunggu Persoalan Membesar

Atas kondisi tersebut, DPP Rampas 08 meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dinas teknis terkait, konsultan pengawas, serta instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pekerjaan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup beberapa hal penting, di antaranya:

Memastikan keamanan dan stabilitas tebing yang telah dikeruk atau dipotong.

Memastikan tidak ada material tanah dan batu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Memastikan sistem pengamanan lokasi dan pengaturan lalu lintas berjalan dengan baik.
Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.

Memastikan pengelolaan serta pembuangan material hasil galian tidak merusak sungai dan lingkungan sekitar.

Meminta pihak pelaksana segera melakukan perbaikan terhadap setiap kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Selain itu, DPP Rampas 08 mendorong agar pemerintah dan pihak terkait memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan proyek, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan di sekitar lokasi pekerjaan.

T. Helmi bersama Syafri Yunaldi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Setiap pekerjaan harus memberikan manfaat nyata dan menjamin keamanan masyarakat, baik selama proses pembangunan maupun setelah proyek selesai.

“Kami berharap proyek ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pasaman Barat. Jangan sampai jalan menjadi lebih lebar, tetapi risiko keselamatan justru semakin besar. Prinsipnya sederhana: pembangunan harus membawa kemajuan, bukan menghadirkan ancaman,” tutup Syafri Yunaldi.

DPP Rampas 08 menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut secara proporsional melalui fungsi kontrol sosial dan kajian hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Bagi DPP Rampas 08, pembangunan memang penting, tetapi keselamatan nyawa manusia jauh lebih penting. Jangan sampai pembangunan meninggalkan penyesalan karena keselamatan masyarakat diabaikan.
(Fendy Jambak)

Sumber: Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), Jakarta.

Share
Avatar of Efendi
Written by