Skip to content
Breaking News

Mutasi Sembilan Kapolres di Sumbar, Rampas 08 Desak Pembenahan Penegakan Hukum

Berita Terkini Headline News 2 minutes read 263 views

JAKARTA, BUKITTINGGI.TOP – Mutasi sembilan Kapolres dan Kapolresta di wilayah Sumatera Barat diharapkan menjadi momentum pembenahan penegakan hukum, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Harapan tersebut disampaikan Divisi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto) menyikapi pergantian sejumlah pejabat kepolisian di Sumatera Barat berdasarkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026.

Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak boleh sekadar menjadi penyegaran organisasi, tetapi harus diikuti perubahan nyata dalam kinerja dan pelayanan kepolisian.

“Kapolres yang baru harus mampu menjalankan amanah dengan profesional, menjunjung tinggi kepastian hukum, serta mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tegas Syafri.

Adapun sembilan wilayah yang mengalami pergantian pimpinan kepolisian meliputi Polresta Padang, Polresta Bukittinggi, Polres 50 Kota, Sawahlunto, Sijunjung, Solok Kota, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan Solok Selatan.

Menurut Syafri, sejumlah persoalan hukum di Sumatera Barat membutuhkan perhatian serius dari para pejabat baru. Di antaranya pemberantasan pertambangan emas tanpa izin (PETI), pengawasan BBM bersubsidi, peredaran narkotika, konflik agraria, hingga pengusutan dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, pelayanan kepolisian terhadap masyarakat pencari keadilan juga harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru kesulitan memperoleh kepastian hukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara objektif dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

DPP Rampas 08 menegaskan siap mendukung Polri dalam menjalankan tugas negara, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat.

Pihaknya juga berharap Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat memastikan mutasi tersebut diikuti evaluasi kinerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan hingga tingkat Polsek.

“Jangan hanya berganti orang, tetapi pola kerja dan kualitas pelayanan juga harus berubah. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun,” tutup Syafri Yunaldi.
(Fendy Jambak)

Share
Avatar of Efendi
Written by