JAKARTA, BUKITTINGGI.TOP – Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akhirnya menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas 08 melalui Divisi Hukumnya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi III, serta Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Negara juga harus mampu mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tidak terus dinikmati oleh pelaku maupun jaringan yang terlibat.
“Kami dari Divisi Hukum DPP Rampas 08 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI, serta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan hingga persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ini merupakan momentum penting setelah masyarakat menantikan regulasi tersebut selama 18 tahun,” ujar Syafri.
Ia menegaskan, jangan sampai seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana hanya menjalani hukuman badan, sementara kekayaan hasil kejahatannya masih tersimpan dan dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
“Negara harus mempunyai instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset hasil tindak pidana berdasarkan prosedur yang sah. Jangan sampai pelaku dihukum, tetapi hasil kejahatannya tetap dinikmati oleh pelaku, keluarga, jaringan, ataupun pihak lain yang terlibat,” tegasnya.
Dorong Pemulihan Kekayaan Negara
Syafri menambahkan, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara sekaligus menjawab tantangan perkembangan kejahatan ekonomi, mulai dari korupsi, penipuan investasi, penggelapan, hingga berbagai tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah dalam proses pembahasan regulasi tersebut bersama DPR RI.
Menurutnya, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat lintas lembaga, keberanian aparat penegak hukum, serta perangkat peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum.
“Kami berharap UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menyelamatkan kekayaan negara. Semangat pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebatas pernyataan,” ungkapnya.
Penegakan Hukum Harus Tegas dan Berkeadilan
Meski menyambut positif pengesahan regulasi tersebut, Divisi Hukum DPP Rampas 08 mengingatkan agar implementasinya tetap berlandaskan prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Syafri menegaskan, kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung pembuktian, mekanisme pengawasan, serta memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai undang-undang yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru menjadi alat penyalahgunaan kewenangan. Aset hasil kejahatan harus ditindak secara tegas, tetapi hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga wajib dilindungi. Penegakan hukum harus tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Divisi Hukum DPP Rampas 08 menyatakan akan terus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset, mulai dari proses penelusuran, penyitaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset yang dirampas negara.
Bagi Syafri, keberhasilan undang-undang tersebut bukan semata-mata diukur dari pengesahannya, melainkan dari hasil nyata dalam menyelamatkan kekayaan negara dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Ia juga mengingatkan agar penerapan regulasi tersebut tidak tebang pilih. Setiap orang yang terbukti memperoleh kekayaan dari tindak pidana harus diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan.
Kini Saatnya Membuktikan, Bukan Sekadar Mengesahkan
Menutup pernyataannya, Syafri Yunaldi, S.H., berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi awal babak baru dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kekayaan negara di Indonesia.
“Apresiasi kami kepada DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Kini masyarakat menunggu implementasinya. Jangan biarkan undang-undang ini hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk menyelamatkan uang negara, mengembalikan kerugian rakyat, dan mewujudkan keadilan,” tutupnya.
Dengan disahkannya regulasi yang telah lama dinantikan tersebut, harapan masyarakat kini tertuju pada pelaksanaan yang konsisten, transparan, dan tidak pandang bulu. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelakunya, tetapi juga memastikan kekayaan negara yang dirugikan dapat dipulihkan.
(Fendy Jambak)
Sumber: Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), Jakarta.
