PROYEK PASCA BENCANA Rp4,7 MILIAR MATUR–PALIMBAYAN DISOROT: 7 SECTION DIMINTA DIAUDIT, K3 DAN MOBILISASI ALAT BERAT DIPERTANYAKAN

AGAM, SUMATERA BARAT — Pelaksanaan proyek pasca bencana pada ruas jalan Matur–Palimbayan yang berada di bawah Dinas PUTR Provinsi Sumatera Barat melalui bidang BMCKTR mendapat sorotan serius dari masyarakat dan aktivis pemantau kinerja aparatur negara serta penggunaan keuangan negara.
Proyek yang disebut terbagi dalam 7 section pekerjaan dan dikerjakan oleh PT Melayu Riau dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat menyusul munculnya sejumlah dugaan persoalan di lapangan.
Sorotan terutama menyangkut metode pelaksanaan pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengaturan lalu lintas, pengawasan teknis, hingga mobilisasi alat berat di jalan umum.

SECTION 7 PALIMBAYAN JADI SOROTAN
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Section 7, wilayah Palimbayan, Nagari Piladang.
Di lokasi tersebut terpantau aktivitas alat berat yang bekerja pada ruas jalan yang masih menjadi akses masyarakat dan pengguna kendaraan antarkecamatan maupun antarkabupaten.
Namun, aktivitas pekerjaan tersebut disebut menimbulkan pertanyaan terkait pengamanan lokasi, terutama menyangkut pengaturan lalu lintas dan penerapan K3.
Apabila aktivitas alat berat berlangsung di ruas jalan aktif, maka aspek keselamatan pekerja maupun pengguna jalan semestinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi di lapangan inilah yang dinilai perlu diverifikasi oleh pihak pemilik pekerjaan maupun pengawas teknis.

EXCAVATOR HITACHI PC200 DIDUGA BERJALAN 7–9 KILOMETER DI ATAS ASPAL
Sorotan lainnya berkaitan dengan mobilisasi excavator Hitachi PC200 dari satu titik pekerjaan menuju section lainnya.
Informasi yang diperoleh dari lapangan menyebutkan alat berat tersebut diduga melakukan perpindahan dengan cara berjalan menggunakan track/rantai di atas jalan aspal umum, dengan jarak yang disebut mencapai sekitar 7–9 kilometer.
Jika benar dilakukan dengan metode tersebut, persoalan ini patut diperiksa secara teknis.
Sebab, mobilisasi alat berat di jalan umum semestinya mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, kondisi perkerasan, metode mobilisasi, ketentuan kontrak, serta metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan dan pengawas.
Penggunaan track secara langsung di atas lapisan aspal dalam jarak cukup jauh juga perlu dikaji untuk memastikan tidak menimbulkan kerusakan, pengelupasan atau gangguan terhadap kualitas permukaan jalan.

Karena itu, publik mempertanyakan apakah metode mobilisasi tersebut memang tercantum dan diperbolehkan dalam dokumen kontrak.
SUDAH DIINGATKAN, NAMUN DIDUGA TETAP BERLANGSUNG
Informasi dari lapangan juga menyebutkan bahwa persoalan mobilisasi alat berat tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak pelaksana.
Namun, aktivitas tersebut diduga tetap berlangsung.
Situasi itu kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka:
Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengaturan lalu lintas?
Bagaimana penerapan K3 ketika alat berat berpindah di jalan umum?
Apakah konsultan pengawas mengetahui dan menyetujui metode mobilisasi tersebut?
Dan apakah metode tersebut sesuai dengan kontrak serta metode pelaksanaan yang telah disetujui?
Pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen kontrak dan pemeriksaan teknis langsung di lapangan, bukan sekadar asumsi.
SECTION 1 JUGA DISOROT
Sorotan juga mengarah ke Section 1.
Sebelumnya muncul dugaan persoalan pada pekerjaan pasangan batu/dam yang secara kasat mata dinilai berlangsung cukup cepat dan bahkan disebut dikerjakan hingga sekitar pukul 21.00 WIB.
Aktivitas pekerjaan hingga malam hari tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah telah dilengkapi dengan persetujuan pekerjaan lembur serta dukungan standar keselamatan yang memadai.
Pekerjaan pada malam hari di ruas jalan aktif tentu membutuhkan perhatian khusus terhadap penerangan, rambu-rambu, barrier/pembatas, petugas pengatur lalu lintas atau flagman, serta perlengkapan K3 lainnya sesuai karakter pekerjaan.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pelaksana dan pihak pengawas untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

JANGAN SAMPAI KEJAR PROGRES, MUTU DAN KESELAMATAN TERABAIKAN
Proyek pasca bencana memiliki tujuan strategis, yakni mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana dan mengembalikan akses masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan proyek tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian progres fisik.
Mutu pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, keselamatan kerja, keselamatan pengguna jalan dan akuntabilitas anggaran harus berjalan beriringan.

Jangan sampai target progres justru mengesampingkan aspek keselamatan dan kualitas pekerjaan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan baru.
AKTIVIS MINTA KONTRAK DAN KONDISI FISIK DICEK LANGSUNG
Masyarakat dan aktivis pemantau kinerja aparatur negara serta penggunaan keuangan negara meminta Dinas PUTR Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Pemeriksaan, menurut mereka, sebaiknya tidak hanya berpedoman pada laporan administrasi, tetapi juga mencocokkan kondisi nyata di lapangan dengan dokumen pekerjaan.
Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:
Dokumen kontrak;
Spesifikasi teknis;
Gambar kerja;
Metode pelaksanaan;
Rencana mutu pekerjaan;
Dokumen K3;
Pengaturan lalu lintas;
Laporan harian pekerjaan;
Persetujuan pekerjaan malam/lembur;
Metode dan izin mobilisasi alat berat;
Progres fisik;
Serta kondisi aktual pekerjaan pada seluruh section.
Apabila dari hasil pemeriksaan resmi ditemukan adanya pelanggaran kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian K3 atau pelanggaran lainnya, maka pihak berwenang diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

INSPEKTORAT, BPKP DAN KEJATI SUMBAR DIMINTA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Dengan nilai proyek yang disebut mencapai sekitar Rp4,7 miliar, masyarakat menilai kegiatan tersebut layak mendapatkan perhatian dari lembaga pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BPKP dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diminta tidak mengabaikan informasi yang berkembang apabila memang terdapat dasar dan indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Jika hasil pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran kontrak, kerugian negara atau bentuk pelanggaran hukum lainnya, maka proses tindak lanjut hendaknya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Termasuk apabila ditemukan wanprestasi, pihak pemilik pekerjaan diminta menerapkan sanksi kontraktual sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

PT MELAYU RIAU DAN PIHAK TERKAIT DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Di sisi lain, publik juga menunggu penjelasan dari PT Melayu Riau selaku pelaksana, konsultan pengawas serta Dinas PUTR Provinsi Sumatera Barat.
Klarifikasi diperlukan agar berbagai informasi yang berkembang di lapangan tidak menjadi bola liar.

Beberapa pertanyaan penting yang menunggu jawaban antara lain:
Apakah mobilisasi excavator Hitachi PC200 dengan berjalan di atas jalan aspal sejauh 7–9 kilometer memang diperbolehkan dalam kontrak?
Apakah aktivitas tersebut telah diketahui dan disetujui pengawas?
Bagaimana penerapan K3 dan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung?
Apakah pekerjaan Section 1 dan section lainnya telah memenuhi spesifikasi teknis?
Dan yang paling penting, apakah anggaran sekitar Rp4,7 miliar tersebut telah menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar mutu, aman bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan?

Publik kini menunggu jawaban serta tindakan konkret dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebab, proyek pasca bencana bukan sekadar pekerjaan konstruksi. Di dalamnya terdapat uang negara, kepentingan masyarakat dan aspek keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, pengawasan terhadap proyek tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi benar-benar dilakukan secara terbuka, objektif dan menyeluruh di lapangan.
Seluruh dugaan yang muncul tentu harus diuji melalui pemeriksaan dan klarifikasi resmi. Jika tidak terbukti, maka pihak-pihak yang disebut juga berhak memberikan penjelasan dan pemulihan informasi kepada publik.

Sumber dan Penulis: Ade nofki.