Skip to content
Breaking News

DPP RAMPAS 08 DORONG BRIGJEN POL. ALPEN PILIANG CHANIAGO DIPERTIMBANGKAN JADI WAKAPOLDA SUMBAR

Berita Terkini Headline News 5 minutes read 71 views

JAKARTA, BUKITTINGGI.TOP – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas 08 menyampaikan aspirasi dan dukungan agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago, S.I.K., dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, bersama Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga menjabat sebagai Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI).

Dukungan ini merupakan bentuk aspirasi organisasi yang mengharapkan penguatan kepemimpinan di tubuh Polda Sumatera Barat, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas kepolisian, kualitas pelayanan publik, serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau bintang satu. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997, yang tergabung dalam Batalyon Wira Pratama.

Namanya tercatat sebagai salah satu dari lima alumni Akpol 1997 yang memperoleh kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi melalui Korps Raport pada 31 Desember 2025.

Dalam perjalanan kariernya, Alpen juga pernah mengemban penugasan di lingkungan Bareskrim Polri. Berdasarkan informasi mutasi yang disampaikan dalam rilis ini, jabatan terakhirnya sebelum menjadi Pati Baharkam Polri adalah Penyidik Tindak Pidana Madya TK II Bareskrim Polri.

Rekam jejak pendidikan dan penugasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari aspirasi DPP Rampas 08 agar namanya dapat dipertimbangkan dalam penguatan jajaran pimpinan Polda Sumatera Barat.

T. HELMI: POLRI HARUS SEMAKIN DEKAT DENGAN RAKYAT

Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan sekadar dukungan terhadap figur tertentu, melainkan juga harapan agar institusi Polri semakin mampu menjawab kebutuhan dan persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami dari DPP Rampas 08 menyampaikan dukungan dan aspirasi agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago dapat dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakapolda Sumatera Barat. Harapan kami, kepemimpinan Polri ke depan semakin mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat,” ujar T. Helmi.

Menurutnya, Sumatera Barat membutuhkan komunikasi kepolisian yang semakin terbuka dan konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kalangan pemuda hingga lembaga bantuan hukum.

Ia menilai, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tentang penindakan hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan, pelayanan yang baik, serta kepastian hukum.

“Keamanan bukan hanya persoalan penindakan hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa terlindungi, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh kepastian hukum. Itulah harapan kami terhadap institusi Polri,” tambahnya.

SYAFRI YUNALDI SOROTI SEJUMLAH PERSOALAN HUKUM DI SUMBAR

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., menyoroti sejumlah persoalan hukum yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dari jajaran kepolisian di Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, persoalan penyalahgunaan narkotika, dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan BBM bersubsidi, hingga aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan beberapa persoalan yang perlu mendapatkan pengawasan dan penanganan secara profesional.

Menurut Syafri, posisi Wakapolda memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu Kapolda mengoordinasikan dan menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Sumatera Barat.

“Kami berharap kepemimpinan kepolisian di Sumatera Barat semakin memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan keadilan, sementara persoalan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya,” tegas Syafri.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

LIMA AGENDA YANG MENJADI PERHATIAN DPP RAMPAS 08

Dalam menyampaikan aspirasinya, DPP Rampas 08 juga menitipkan sejumlah harapan terhadap penguatan kinerja Polda Sumatera Barat ke depan.

Beberapa agenda yang menjadi perhatian organisasi tersebut meliputi:

Pemberantasan PETI: Mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, sekaligus mendorong hadirnya solusi legalisasi tambang rakyat melalui mekanisme yang sesuai ketentuan hukum.

Pemberantasan narkotika: Memperkuat upaya pemberantasan jaringan peredaran narkotika hingga ke berbagai lapisan peredarannya.

Pengawasan tindak pidana korupsi: Mendorong penanganan setiap laporan dugaan korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Perlindungan masyarakat: Memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi.

Reformasi pelayanan kepolisian: Meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

SIAP BERSINERGI, TETAP JALANKAN FUNGSI KONTROL SOSIAL

Lebih lanjut, T. Helmi menegaskan bahwa DPP Rampas 08 siap membangun sinergi dengan institusi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengawal kepentingan masyarakat.

Namun, menurutnya, kemitraan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan fungsi kontrol sosial organisasi kemasyarakatan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Kami ingin Polri semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan rakyat. DPP Rampas 08 siap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berdasarkan hukum,” ungkap T. Helmi.

Senada dengan itu, Syafri Yunaldi menambahkan bahwa jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar, bukan hanya kepada institusi, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.
DPP Rampas 08 berharap proses penempatan pejabat di lingkungan Polri senantiasa berjalan sesuai mekanisme, kewenangan, serta pertimbangan profesional yang berlaku di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aspirasi tersebut sekaligus menjadi harapan agar Polda Sumatera Barat ke depan semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Fendy Jambak)

Sumber: Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), Jakarta.

Share
Avatar of Efendi
Written by